Pemerintahan ASRI Sangat Lemah

KOTA-Slogan perubahan yang selama ini didengungkan oleh pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dan Khalil Asy’ari (ASRI), jauh dari fakta di lapangan. Pemerintahannya seakan membangun jarak dari harapan masyarakat Pamekasan.

Sementara itu, janji Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Alwi Beiq terhadap publik mengenai akan memperkuat jalinan koordinasi di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), belum juga terpenuhi. Faktanya, koordinasi kepemerintahan ASRI masih tergolong sangat lemah.

Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai persoalan yang sering muncul di bumi gerbang salam akibat lemahnya koordinasi antar-SKPD. Sehingga, mengakibatkan peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup) tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

Hal demikian diungkap oleh Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan, Heru Budi Prayitno kepada Kabar Madura, Kamis (14/8) kemarin. Pria yang juga menjabat Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan tersebut menghadirkan berbagai contoh yang menguatkan betapa lemahnya koordinasi pemerintahan ASRI yang sudah berjalan lebih setahun.

“Seperti halnya pemasangan baliho promosi, keberadaan kabel optik yang tak terselesaikan, serta sejumlah persolan lain yang menyangkut koordinasi antar-SKPD di pemerintahan ASRI. Lemahnya itu, misalnya seperti pemasangan baliho promosi yang diajukan pada kantor perizinan, sejauh ini amburadul,” ungkapnya.

Di lapangan, tekannya, baliho promosi tersebut dipasang dengan liar, di area hijau yang sudah ada perda-nya, atau ada perbup-nya. Akhirnya, diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun penegak perda tersebut justru diprotes oleh pemasang, karena sudah mendapat izin.

“Itu yang kami maksud tidak ada koordinasi antar-SKPD dan terkesan berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Heru mengatakan hingga saat ini bentuk kinerja pemerintahan ASRI belum tampak di mata masyarakat akibat dari lemahnya koordinasi. Sehingga, banyak kasus-kasus yang terjadi baik mengenai peraturan maupun pembangunan hanya jalan di tempat. Salah satunya yakni mengenai kelangkaan pupuk yang itu merupakan tanggung jawab sekkab sebagai penanggung jawab dari adanya kelangkaan tersebut.    

”Pemerintahan ASRI ini sudah mendekati satu tahun setengah. Jadi kami harus melihat kinerja kepemerintahan ini, yang mana ASRI ini dibantu oleh para perangkat daerah, yakni SKPD. Itu saya melihatnya sangat lemah sekali di bidang koordinasi antar SKPD.

Belum lagi kasus-kasus yang lain, misalnya pemasangan kabel optik yang pernah ramai, dan juga izin mendirikan pasar modern. Itu sudah jelas kok, perdanya dibatasi, tapi diizinisemena-mena. Termasuk juga kelangkaan pupuk, ini sebenarnya sekkab yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Jika memang pupuk tersebut langka, lanjut Heru, Pemkab Pamekasan melalui koordinasi sekkab sebagai pejabat nomor satu dalam birokrasi bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperkuat jalinan koordinasi terhadap SKPD yang berkaitan dengan pupuk. Menurutnya, selama ini yang terjadi tidak demikian.

”Karena sekarang keluhan petani makin menjadi. Kelangkaan pupuk itu sendiri dari pemerintah tidak jelas. Apa langka karena pemasokan tidak ada, atau yang kita minta kuota belum terpenuhi. Apa karena sengaja dilangkakan atau dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harus diantisipasi. Makanya koordinasi antar-SKPD harus kuat,” tuturnya.

Orang yang pernah menjadi tim pemenangan ASRI ini mendesak Sekkab Pamekasan untuk memperbaiki jalinan koordinasi dengan setiap SKPD di bumi gerbang salam. Selain itu, Heru juga mendesak agar pemerintahan ASRI lebih meningkatkan kinerja yang hingga saat ini masih belum jelas di mata masyarakat. Menurutnya, jika koordinasi antar-pejabat dan SKPD sudah lemah, kinerja bagus tidak bakal terlihat di mata masyarakat. 

”Sekkab yang merupakan pejabat birokrasi di Kabupaten Pamekasan ini, ayo lah koordinasi dengan baik antar-SKPD. Jangan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selama ini publik melihatnya seperti itu. Kami juga minta pada pemerintahan ASRI, agar kinerjanya lebih ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi,” tekannya.

Dia menuturkan, tugas Sekkab Pamekasan Alwi Beiq yakni menkondisikan maupun sebagai organisator serta memperbaiki program kepemerintahan yang tidak berjalan. Seharusnya Sekkab Pamekasan, selanya, mengadakan pertemuan rumpun semisal mengenai bidang perekonomian.

 ”Ajak rembuk. Yang satu rumpun di bagian perekonomian diajak. Misal bagian hukum siapa saja, dikotomi-kotomi dulu. Terjadinya lemah koordinasi itu karena tidak ada motivasi dari pemimpinya. Pertama bupati sebagai pejabat publik, kedua sekkab sebagai pejabat birokrasi nomor satu di Pamekasan,” tukasnya. (Harian Pagi Kabar Madura Edisi 15 Agustus 2014)